Analisis: Apakah Ujian TKA Masih Diperlukan di Era Seleksi Mandiri?

Transformasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Seiring dengan penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan meningkatnya otonomi perguruan tinggi, muncul pertanyaan fundamental mengenai keberlanjutan peran Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai instrumen seleksi nasional. Di tengah berkembangnya mekanisme seleksi mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi, efektivitas dan relevansi TKA kembali menjadi sorotan. Artikel ini berupaya menganalisis posisi TKA dalam konteks sistem seleksi modern, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, objektivitas, dan kesiapan institusi pendidikan tinggi.

TKA pada dasarnya dirancang sebagai bentuk asesmen terstandar yang mengukur kemampuan akademik dasar peserta didik, mencakup logika, penalaran, serta penguasaan konsep lintas disiplin ilmu. Ujian ini berfungsi untuk menjamin kesetaraan dan objektivitas seleksi, terutama dalam konteks Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah.

Kehadiran TKA memberikan ukuran yang relatif seragam terhadap kualitas calon mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang sekolah. Dalam sistem yang masih menghadapi ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, TKA berperan sebagai mekanisme kompensasi terhadap perbedaan standar kurikulum dan fasilitas belajar di tingkat sekolah menengah. Dengan demikian, TKA memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses seleksi nasional. Di era seleksi mandiri, perguruan tinggi diberikan kewenangan penuh untuk menentukan mekanisme dan kriteria seleksi calon mahasiswa. Seleksi mandiri dinilai lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik program studi di masing-masing kampus. Namun, sistem ini juga menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam menjamin bahwa proses seleksi dilakukan secara adil dan berbasis kompetensi, bukan faktor eksternal seperti kemampuan finansial peserta.

Beberapa perguruan tinggi telah mengintegrasikan unsur TKA ke dalam model seleksi mandiri mereka, baik melalui kerja sama dengan lembaga penyelenggara ujian nasional maupun dengan menyusun soal serupa secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem seleksi semakin terdesentralisasi, nilai akademik dan pengukuran kemampuan kognitif yang diwakili TKA masih dianggap relevan. Kebutuhan akan asesmen akademik terstandar seperti TKA masih memiliki dasar yang kuat, terutama dari perspektif validitas prediktif terhadap keberhasilan studi di perguruan tinggi. Berbagai studi menunjukkan bahwa kemampuan berpikir analitis dan logis yang diukur melalui ujian seperti TKA berkorelasi positif dengan performa akademik mahasiswa pada tahun-tahun awal kuliah. Oleh karena itu, penghapusan TKA sepenuhnya berpotensi mengurangi aspek obyektivitas dan reliabilitas dalam proses seleksi.

Namun, TKA perlu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Ujian ini harus mampu menilai kompetensi abad ke-21, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta literasi data dan teknologi. Format ujian dapat dikembangkan menjadi asesmen berbasis konteks dan digital untuk menjaga relevansinya dalam era transformasi pendidikan tinggi. Dengan demikian, keberlanjutan TKA tidak terletak pada bentuk tradisionalnya, melainkan pada kemampuan sistem tersebut untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan paradigma baru pendidikan.

Dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, keberadaan TKA seharusnya tidak dipahami sebagai instrumen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem asesmen terintegrasi. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu menyinergikan sistem seleksi nasional dan seleksi mandiri agar keduanya saling melengkapi, bukan berkompetisi. Model hibrida — di mana hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu komponen seleksi mandiri — dapat menjadi solusi yang efisien dan adil. Selain itu, transparansi publik terhadap proses seleksi dan pelaporan hasil asesmen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kebijakan seleksi yang berbasis data dan bukti empiris perlu dikedepankan, sehingga setiap bentuk asesmen memiliki justifikasi akademik yang kuat.

Pertanyaan mengenai apakah TKA masih diperlukan di era seleksi mandiri tidak dapat dijawab secara biner. TKA tetap memiliki relevansi strategis sebagai instrumen pengukuran objektif dan penjamin kualitas akademik calon mahasiswa. Namun, keberadaannya perlu disesuaikan dengan konteks otonomi perguruan tinggi dan perkembangan paradigma pendidikan abad ke-21. Melalui inovasi format, peningkatan validitas konten, serta integrasi dengan sistem seleksi mandiri, TKA dapat terus berperan sebagai fondasi seleksi yang adil, adaptif, dan berorientasi pada mutu.