Tantangan Pengembangan Profesional Guru di Era Kurikulum Merdeka

Perubahan kurikulum selalu menuntut penyesuaian besar dalam dunia pendidikan. Hadirnya Kurikulum Merdeka membawa semangat baru untuk menumbuhkan kreativitas dan kemandirian belajar peserta didik. Namun, di balik semangat pembaruan itu, muncul tantangan besar bagi para guru: bagaimana menjadi pendidik profesional yang mampu menafsirkan dan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan benar, efektif, dan kontekstual. Pengembangan profesional guru menjadi faktor kunci agar tujuan kurikulum baru ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran.

Guru profesional bukan hanya yang menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki kemampuan reflektif, adaptif, dan kolaboratif. Dalam Kurikulum Merdeka, guru diharapkan menjadi fasilitator belajar, bukan sekadar penyampai informasi. Artinya, guru harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik, menggunakan asesmen formatif, dan menyesuaikan pembelajaran dengan capaian kompetensi individu.

Menurut Rahayu dan Satria (2023) dalam Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia, implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk memperkuat tiga aspek utama profesionalisme: penguasaan pedagogi yang kontekstual, keterampilan digital untuk menunjang pembelajaran merdeka, serta kemampuan merancang pembelajaran diferensiatif sesuai karakter peserta didik.

Namun, tidak semua guru siap menghadapi perubahan paradigma tersebut. Sebagian masih terbiasa dengan pendekatan seragam dan berbasis target kurikulum lama, sehingga diperlukan proses pendampingan berkelanjutan agar transformasi pembelajaran dapat berjalan efektif.

Tantangan pertama terletak pada persepsi dan kesiapan mental guru. Perubahan paradigma belajar dari "mengajar untuk mengejar materi" menjadi "mendampingi proses belajar" membutuhkan pemahaman filosofis yang mendalam. Banyak guru yang masih kesulitan menyesuaikan diri karena minimnya pelatihan berbasis praktik dan refleksi.

Tantangan kedua adalah keterbatasan fasilitas dan akses pelatihan berkualitas. Tidak semua daerah memiliki dukungan teknologi dan sumber belajar digital yang memadai. Penelitian Mulyadi (2022) dalam Jurnal Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa lebih dari 40% guru di daerah terpencil belum pernah mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka secara tatap muka maupun daring.

Selain itu, beban administratif yang tinggi juga menghambat fokus guru dalam mengembangkan diri. Padahal, profesionalisme sejati hanya tumbuh ketika guru memiliki waktu dan ruang untuk berefleksi, berdiskusi, dan berinovasi dalam mengajar.

Pengembangan profesional guru tidak bisa dilakukan secara instan atau parsial. Dibutuhkan kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan. Pertama, perlu diperkuat program pelatihan berbasis komunitas belajar seperti Guru Penggerak dan Platform Merdeka Mengajar yang memberi ruang bagi guru untuk belajar mandiri dan berbagi praktik baik.

Kedua, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas guru harus lebih intensif agar pelatihan tidak bersifat top-down, tetapi sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ketiga, penting adanya insentif nonfinansial seperti penghargaan bagi guru inovatif, agar motivasi intrinsik mereka dalam belajar dan mengajar tetap terjaga.

Dengan demikian, pengembangan profesional guru bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi bagian dari ekosistem pendidikan yang saling menguatkan.

Era Kurikulum Merdeka membuka peluang besar bagi guru untuk bertransformasi menjadi pendidik yang reflektif dan inspiratif. Namun, peluang itu hanya dapat diwujudkan jika tantangan pengembangan profesional dihadapi dengan komitmen dan dukungan bersama. Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan agen perubahan yang menentukan arah masa depan pendidikan Indonesia. Penguatan profesionalisme guru berarti memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia bangsa di masa depan.