Ujian TKA: Antara Standarisasi Akademik dan Kesenjangan Akses Pendidikan

Ujian Tes Kompetensi Akademik (TKA) merupakan instrumen seleksi yang dirancang untuk menilai kemampuan kognitif peserta didik dalam konteks penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Ujian ini diharapkan menjadi sarana standarisasi akademik yang objektif guna mengukur penguasaan peserta terhadap konsep-konsep dasar keilmuan. Namun, di balik tujuan ideal tersebut, pelaksanaan TKA juga menimbulkan persoalan serius terkait kesenjangan akses pendidikan antarwilayah dan antar kelompok sosial ekonomi di Indonesia.

Secara teoretis, standarisasi akademik melalui TKA berfungsi sebagai alat ukur yang seragam bagi seluruh calon mahasiswa, tanpa membedakan asal sekolah, latar belakang sosial, maupun daerah tempat tinggal. Standar ini bertujuan memastikan bahwa setiap peserta dinilai berdasarkan kemampuan akademiknya semata, bukan faktor eksternal lain. Dengan demikian, TKA diharapkan dapat menjamin prinsip keadilan (fairness) dan meritokrasi dalam proses seleksi pendidikan tinggi.

Namun, dalam praktiknya, realitas pendidikan nasional menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Siswa di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar berkualitas, bimbingan belajar, fasilitas teknologi, serta informasi mengenai strategi menghadapi TKA. Sebaliknya, peserta dari daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan sarana pembelajaran, minimnya tenaga pendidik berkualitas, dan kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan atau simulasi ujian. Kondisi ini menimbulkan disparitas hasil yang mencerminkan perbedaan kesempatan belajar, bukan semata kemampuan akademik.

Lebih jauh, kesenjangan akses ini memperkuat bias sistemik dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Ketika TKA menjadi satu-satunya alat ukur kemampuan akademik, peserta dari kelompok sosial ekonomi rendah cenderung dirugikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa standarisasi akademik tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi, prinsip objektivitas perlu diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan kesetaraan peluang bagi seluruh calon mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari wilayah dan latar belakang kurang beruntung.

Upaya memperkecil kesenjangan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pemerataan mutu pendidikan menengah, penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang inklusif, serta pelatihan akademik yang dapat diakses secara luas dan gratis. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi juga perlu meninjau kembali proporsi penilaian dalam seleksi, dengan mengombinasikan asesmen kognitif seperti TKA dengan aspek nonkognitif yang menilai motivasi, daya juang, dan potensi perkembangan peserta.

Dengan demikian, Ujian TKA sejatinya bukan sekadar instrumen pengukur kemampuan akademik, melainkan juga cerminan dari struktur sosial dan kebijakan pendidikan nasional. Agar tujuan standarisasi akademik dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan, perlu adanya sinergi antara pemerataan akses pendidikan dan pengembangan sistem evaluasi yang lebih komprehensif serta berkeadilan sosial.