Ujian TKA Online vs Tatap Muka: Mana yang Lebih Adil?

Dalam era digitalisasi pendidikan, pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) mengalami transformasi signifikan, terutama dalam bentuk dan mekanisme pelaksanaannya. Pandemi COVID-19 menjadi titik awal perubahan besar menuju sistem ujian berbasis daring (online) yang kini mulai dipertimbangkan sebagai alternatif permanen. Namun, pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan (fairness) dan validitas asesmen, terutama ketika dibandingkan dengan sistem ujian tatap muka yang telah lama diterapkan. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut efisiensi teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan pedagogis dari sistem pendidikan nasional.

Secara teoritis, pelaksanaan Ujian TKA online menawarkan sejumlah keunggulan. Model ini memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat, mengurangi biaya logistik, serta mendukung prinsip efisiensi administrasi pendidikan. Sistem ujian daring juga dapat memanfaatkan teknologi adaptif untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan peserta, sehingga menciptakan pengalaman evaluasi yang lebih personal dan dinamis. Selain itu, pelaksanaan TKA secara online memperluas akses bagi peserta didik dari berbagai wilayah, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Namun, dalam tataran praktis, isu keadilan akses teknologi menjadi tantangan utama. Tidak semua siswa memiliki perangkat dan koneksi internet yang stabil untuk mengikuti ujian secara optimal. Kondisi geografis dan kesenjangan infrastruktur digital menyebabkan sebagian peserta mengalami hambatan teknis yang berpotensi memengaruhi hasil ujian. Dalam konteks ini, sistem ujian daring berisiko memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antar peserta, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan.

Sebaliknya, Ujian TKA tatap muka masih dianggap sebagai metode paling valid dan reliabel dalam konteks pengawasan serta kontrol akademik. Kehadiran pengawas dan lingkungan ujian yang seragam menjamin integritas proses asesmen dan meminimalkan potensi kecurangan. Sistem ini juga lebih inklusif bagi peserta dari latar belakang sosioekonomi rendah, karena tidak memerlukan infrastruktur teknologi pribadi. Meski demikian, ujian tatap muka sering kali menghadirkan tantangan logistik, seperti biaya transportasi, risiko kesehatan di masa pandemi, serta keterbatasan kapasitas ruang ujian.

Dari perspektif pedagogis, kedua model ujian memiliki nilai yang berbeda. Ujian daring menuntut kemandirian, kemampuan literasi digital, dan tanggung jawab individu yang tinggi. Sementara itu, ujian tatap muka lebih menekankan pada ketertiban, disiplin, dan kesiapan mental dalam menghadapi situasi formal. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks TKA tidak dapat diukur secara tunggal melalui format ujian, tetapi harus dipahami sebagai keseimbangan antara kesetaraan kesempatan, keakuratan penilaian, dan kejujuran akademik.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan mengenai mana yang lebih adil antara ujian online dan tatap muka tidaklah sederhana. Keadilan ujian bergantung pada kesiapan sistem pendidikan untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki akses, fasilitas, dan dukungan yang setara, terlepas dari bentuk pelaksanaannya. Solusi ideal dapat berupa penerapan model hibrida (blended assessment) yang memadukan keunggulan kedua sistem: efisiensi digital dari ujian online dan kredibilitas evaluatif dari ujian tatap muka. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan, tetapi juga mengarahkan sistem asesmen nasional menuju inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.